 |
| Festival Pulau Penyengat |
Hari ini, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menutup secara resmi Festival Pulau Penyengat (FPP) yang telah diselenggarakan sejak 20-24 Februari 2016. Penutupan berlangsung di halaman Balai Adat Indra Perkasa Pulau Penyengat, pukul 09.00 WIB, Rabu (24/2).
"Pada acara penutupan nanti Wali Kota Tanjungpinang juga akan menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba yang diselenggarakan FPP," ujar Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kota Tanjungpinang, Juramadi Esram didampingi Kepala Seksi Promisi Wisata Maswito, Selasa (23/2).
Esram menyebutkan, pelaksanaan FPP di Pulau Penyengat mendapat respon positif dari pusat, bahwa FPP akan menjadi agenda tahunan Kementerian Pariwisiata (Kemenpar) RI. “Kemenpar RI janji FPP akan menjadi agenda pariwisata nasional,” ujarnya.
Esram mengatakan, Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal Kemenpar RI, Raseno Arya meminta panitia perlu melakukan persiapan lebih matang, supaya FPP di tahun selanjutnya dapat berjalan lebih lancar.
"Pak Raseno mengatakan konten FPP sudah bagus melibatkan masyarakat, dan harus ditambah lagi tahun depan. Begitu juga dengan rangkaian kegiatannya juga sudah mengangkat cukup banyak permainan dan olah raga tradisional khas lokal,” ujarnya.
Kemenpar RI mewacanakan waktu penyelenggaraan FPP tahun depan kemungkinan tidak lagi dilaksanakan di awal tahun, berkaca pada penyelenggaraan kali ini yang bertepatan dengan musim penghujan di Kepulauan Riau (Kepri).
Karena itu, pihaknya berinisiatif menggeser jadwal pelaksanaan di bulan April. "Supaya lebih kondusif. April kan Insya Allah hujannya sudah berkurang," ujarnya.
Esram mengatakan info yang didapatnya langsung dari Asdep Segmen Pasar Personal Kemenpar RI, Raseno Arya bahwa Menpar RI Arief Yahya menyetujui FPP akan terus didorong menjadi salah satu iven wisata unggulan di provinsi Kepulauan Riau yang akan didukung secara penuh oleh pemerintah pusat setiap tahunnya.
Seorang warga, Riko mengaku senang atas terselenggaranya FPP. Hanya saja, menurutnya jarak acara dengan pelabuhan cukup jauh, sehingga sulit ditempuh. Belum lagi menurutnya tarif becak yang dipatok relatif mahal. Sehingga ia dan keluarganya terpaksa berjalan kaki dalam keadaan berpanas-panasan.
"Kalau bisa ongkos becaknya disubsidi pemerintah. Jadi kami membayar setengah saja," ujar warga Kijang ini. (Lra/bpos)
