 |
| Oleh: Wisnu Samudra Hutasoit* |
"Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudera. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri."
Soekarno,1953
Indonesia merupakan negara yang memiliki modal dasar terlengkap untuk menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat. Karena, Pertama memiliki jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa, yakni terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan AS. Kedua adalah kekayaan alam yang melimpah dan beragam, baik yang terdapat di wilayah darat maupun lautan. Ketiga, posisi geoekonominya yang sangat strategis, di jantung pusat perdagangan global. Sekitar 45 persen dari seluruh komoditas dan barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai 1.500 trilyun dolar AS per tahun diangkut melalui laut Indonesia (UNCTAD, 2010).
Poros Maritim Indonesia dapat dipahami sebagai visi untuk menjadikan Indonesia "pusat" kegiatan ekonomi regional dan global dengan memanfaatkan sumber-sumber kelautan. Juga upaya pengejawantahan geostrategi Indonesia dalam pemanfaatan aset-aset kelautan Indonesia baik secara ekonomis dan strategis. Jadi, poros maritim bisa dipahami sebagai cita-cita, doktrin, agenda dan strategi pembangunan Indoenesia yang berkelanjutan.
Dalam pemahaman lain, Poros Maritim (Maritime Axis) merupakan upaya penggeseran paradigma pembangunan nasional dari land/continental-based society menuju maritime-based society atau bergeser dari paradigma daratan menuju paradigma kelautan. Pergeseran paradigma "memunggungi laut" menjadi "Laut adalah serambi, Laut bukan pemisah tapi pemersatu nusantara" adalah idea historis dan masa depan.
Bagi masyarakat umum yang tidak terlibat langsung dalam mewujudkan poros maritim masih ada langkah konkrit yang dapat diakukan. Perubahan pola konsumsi protein hewani dari dominasi daging sapi dan ayam menjadi ikan sebagai sumber protein utama. Jadi, keluhan terkait kelangkahan daging sapi pada saat tertentu yang kemudian memaksa pemerintah untuk impor seharusnya tidak perlu terjadi. Bila menjadkan ikan sebagai pengganti daging sapi, tidak saja menambah kombinasi protein tapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup para nelayan. Kampenye makan ikan itu sehat selayaknya digebyarkan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kepemimpinannya sebenarnya telah meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi kelautan, namun masih perlu peningkatan dalam tataran implementasinya. Momentum suksesi kepemimpinan nasional, dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Terpilih Joko Widodo, merupakan saat yang tepat untuk merumuskan kembali kebijakan implementasi pembangunan Benua Maritim Indonesia secara menyeluruh dan terpadu.
Menurut Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam penyampaian komitmen Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2019 yang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam perlindungan lingkungan maritim. Dalam kesempatan penyampaian pernyataan umum hari kedua Sidang Majelis Dewan International Maritime Organization (IMO) Di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) London yang dihadiri oleh para ketua delegasi dari 22 negara anggota. (metrotvnews.com 29/11/2015)
Sedangkan Menurut Dedy Supriadi Adhuri. PhD dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam kuliah umum yang digelar mahasiswa Program Magister Ilmu Antropologi Universitas Hasanuddin (Unhas) (27/10/2015), menyebutkan bahwa membangun kekuatan pertahanan maritim dilakukan dengan memanfaatkan komunitas nelayan dan pelayar. Artinya nelayan dan pelayar adalah de facto penguasa laut dibandingkan dengan aparat negara. Kekuatan mereka bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan keamanan maritime dan juga menjadikan pilar membangun kembali budaya maritim Indonesia sebagai fondasi.
Untuk mewujudkan hal itu, Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah Indonesia sebagai negara maritim yang besar, maju, adil-makmur, dan berdaulat yang menjadi rujukan masyarakat dunia dalam hal kemajuan IPTEK, kemakmuran, keadilan, dan perdamaian antar bangsa-bangsa di wilayah lautan. Dengan demikian, segenap produk dan jasa kelautan yang dihasilkan akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi secara berkelanjutan. Bukan berarti melupakan darat namun mengintegerasikan pembangunan sosial-ekonomi di darat dan di laut. Karena melalui reorientasi pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, transportasi laut akan lebih efisien. Sehingga, akan membuat semua produk dari ekonomi daratan (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertambangan, dan manufaktur) akan lebih berdaya saing, karena biaya logsitik akan lebih murah dan pergerakan barang bakal lebih cepat.
Dengan peta jalan pembangunan kelautan seperti di atas, semoga Indonesia akan menjadi negara maritim yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (poros maritim dunia) dalam waktu tidak terlalu lama.
*) Penulis adalah pemerhati masalah kelautan nasional, aktif pada Lembaga Kajian Samudra Penegak Kedaulatan.
